Komunitas Kebijakan Pembentukan DSSJ di Banyurojo Kab. Magelang

Yth. Bpk. Mubasysyir Hasanbasri

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Selamat pagi pak, dengan ini saya kirim tugas Politik dan Advokasi Kebijakan. Isu yang saya ambil adalah mengenai pembentukan desa siaga sehat jiwa (DSSJ) di Desa Banyurojo Kab. Magelang.

Pembentukan DSSJ di Desa Banyurojo Kab. Magelang  atas inisiatif Instalasi Keswamas RSJ beserta tim CMHN (Community Mental Health Nursing). Desa tersebut memiliki anggota masyarakat dengan gangguan jiwa terbanyak yaitu 9 orang (berdasarkan laporan rekam medis RSJ Magelang). Namun dalam pembentukannya mengalami kendala sehingga prosesnya lama dan hampir 1 tahun lebih belum terbentuk. Hal ini karena adanya stakeholder yang bertentangan terhadap pembentukan tersebut. Selain itu juga terkendala dana atau biaya.

Gambar kedua kubu yang bertentangan saya attach di email ini karena tidak bisa saya copy di boby email.

Tabel 1. Pendukung versus Penentang Kebijakan Pembentukan Desa Siaga Sehat Jiwa (DSSJ)

Stakeholder	Status	Penjelasan (Frame)
Bupati	Netral	Masih diam, belum ada tanggapan
Dinkes	Netral	Belum masuk program, ada yang lebih penting
Puskesmas setempat	Pro	Membantu seperlunya, tetapi tidak bisa mengeluarkan dana karenan dana BOK sudah untuk program lain
Direktur Keuangan RSJ	Kontra	Merasa akan banyak dana yang dikeluarkan RSJ dalam kegiatan ini
Direktur Medik dan Keperawatan RSJ	Pro	Mendukung sebagai salah satu pengabdian RSJ kepada masyarakat
Direktur RSJ	Netral	Kegiatan rumah sakit yang lain banyak yang masih tertunda
Sekolah Keperawatan	Pro	Menyadari sebagai salah satu pengabdian sekolah keperawatan kepada masyarakat dan sebagai tempat praktek mahasiswa
Perawat CMHN	Pro	Menyadari tugas mereka sebagai perawat komunitas
Tokoh Agama	Pro	Menginginkan semua manusia mendapatkan kesehatan jiwa sehingga dapat sempurna dalam beribadah dan membantu sesama
Keluarga penderita gangguan jiwa	Pro	Merasa mendapat diskriminasi di masyarakat dan kurang diperhatikan
Kader	Pro	Merasa sangat penting sebagai salah satu bentuk pengabdian di daerah tempat tinggal
Bukan keluarga penderita gangguan jiwa	Kontra	Merasa banyak urusan lain yang lebih penting dan rasa takut jika dalam deteksi dini mereka dinyatakan risiko gangguan jiwa
Perawat jiwa bukan anggota CMHN	Kontra	Merasa akan mengurangi jumlah pasien di rumah sakit dan adanya rasa iri tidak tergabung dalam tim CMHN
LSM	Netral	Belum ada LSM yang mendukung ataupun menentang, tetapi organisasi masyarakat menerima
Dokter SpKJ	Kontra	Merasa akan mengurangi pendapatan rumah sakit dan pendapatannya.

Tabel 2. Skor dalam Kebijakan Penanggulangan Narkoba

STAKEHOLDER	PRO	NETRAL	KONTRA
Bupati		0
Dinkes		0
Puskesmas	1
Direktur Keuangan RSJ			3
Direktur Medik dan Keperawatan	2
Direktur RSJ		0
Sekolah Keperawatan	2
Perawat CMHN	1
Tokoh Agama	3
Keluarga Penderita Gangguan Jiwa	1
Kader	1
Bukan keluarga penderita gangguan jiwa			1
Perawat jiwa bukan anggota CMHN			2
LSM		0
Dokter SpKJ			2
Total	11	0	6

Tabel 3. Stakeholder yang dipandang bisa diusulkan menjadi sasaran advokasi yang memperkuat kubu pendukung

Stakeholder	Penekanan dalam Advokasi
Tokoh Agama	Tokoh agama bisa dianggap orang yang mempunyai peranan penting di dalam masyarakat dalam mempengaruhi umatnya terutama dalam hal kesehatan jiwa. Advokasi difokuskan pada peranan tokoh agama di masyarakat sehingga dapat mempengaruhi masyarakat yang tidak punya anggota penderita gangguan jiwa ataupun LSM di daerah tersebut.
Dinas Kesehatan	Advokasi dinas kesehatan difokuskan pada program pemberdayaan masyarakat yang ada di Dinkes, menekankan pentingnya kesehatan jiwa di masyarakat sehingga dana BOK untuk pencegahan bisa sebagian dialokasikan untuk kesehatan jiwa. Jika dukungan Dinkes besar, maka dukungan puskesmas akan juga akan bertambah besar.
Sekolah Keperawatan	Advokasi kepada pihak sekolah keperawatan lebih difokuskan untuk mau bekerjasama dalam hal melakukan praktek mahasiswanya di tempat sasaran, keberhasilan dalam praktek akan mempengaruhi sekolah keperawatan lain ikut mendukung dan bekerjasama.

Direktur RSJ

Advokasi ditekankan pada program RSJ untuk pemberdayaan masyarakat. Diharapkan kewenangan direktur RSJ dapat mempengaruhi direktur keuangan untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat dan perawat jiwa yang bekerja di RSJ.

Advokasi diharapkan dapat mewujudkan pembentukan desa siaga sehat jiwa di Desa Banyurojo, Kabupaten Magelang. Pembentukan DSSJ masih tertunda satu tahun lebih karena terkendala masalah dana dan sumber daya manusia yang kurang serta kurangnya dukungan. Terbentuknya kebijakan DSSJ adalah tujuan utama dari advokasi ini. Walaupun masyarakat banyak yang menilai ini bukan kebutuhan utama, tetapi dengan menggunakan politik hal ini bisa menjadi kebutuhan utama masyarakat. Kesehatan jiwa adalah penting, masyarakat yang mengalami gangguan  jiwa akan berdampak pada produktivitas yang menurun dan menjadi beban masyarakat lain bahkan menjadi beban bagi pemegang kekuasaan.

***********************************************************************************************

Tugas Kuliah Politik dan Advokasi Kebijakan, oleh:

Nama   : Ana Puspita Indah

NIM      : 13/357754/PKU/14165

MINAT : Perilaku dan Promosi Kesehatan

---

Program inkubasi techno-preneur di UGM. Build Your Dream! http://innovative.ugm.ac.id