Tugas Mata Kuliah : Komunikasi & Advokasi Promkes
Dosen : Bapak Mubasyir Hasanbasri
Oleh : Rama Nur Kurniawan. K
NIM : 
13/356851/PKU/14022
13/356851/PKU/14022
KEBIJAKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS-KESEHATAN)
KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI-SELATAN
Tabel 2 : Status dan Kepentingan Masing-Masing Stakeholder yang Terkait
NO
|
KELOMPOK/STAKEHOLDER
|
STATUS
|
KEPENTINNGAN
|
1
|
Kementrian Kesehatan
|
PRO
|
- Amanat UU No.40 Tahun 2004
- Pengalihan tanggungjawab pemerintah terhadap kesehatan ke tanggungjawab individu
|
2
|
Dinas Kesehatan
|
PRO
|
Menjalankan amanat/instruksi Kemenkes
|
3
|
Pihak Asuransi (BPJS)
|
PRO
|
Swastanisasi Layanan Kesehatan
|
4
|
Kelompok Serikat Buruh Kota Makassar – FNPBI
|
KONTRA
|
Memperoleh jaminan kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah
|
5
|
Kelompok Serikat Masyarakat Miskin Kota Makassar - SRMI
|
KONTRA
|
Memperoleh jaminan kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah
|
6
|
Kelompok Masyarakat Wiraswasta Berpenghasilan Rendah
|
KONTRA
|
Tidak sepakat atas premi asuransi yang bersifa wajib dan mengikat
|
7
|
Kelompok Pemuda/Mahasiswa Gerakan Kiri - LMND
|
KONTRA
|
Penolakan Atas Swastanisasi Kesehatan Ke Pihak Swasta (Askes-BPJS)
|
- Isu BPJS adalah menarik.
ReplyDelete- Siapa yang sebenarnya membutuhkan BPJS? Pemerintah? Jika ya, mengapa? Karena sekarang merupakan tahun politik? Partai politik apa yang mendukung BPJS sekarang dan yang nanti setelah pemilu? Mengapa?
- Apakah Askes benar-benar pendukung atau penolak? Demikian juga Jamsostek?
- Apakah pengelola BPJS memiliki kepentingan yang sama dengan masyarakat miskin yang mengharapkan layanan mereka?
- Bagaimana kepentingan rumah sakit pemerintah? Rumah sakit swasta?
- Siapa yang diuntungkan oleh BPJS?
- Kalau dianggap kontroversi, BPJS sedang berada di kubu yang sama-sama tidak kuat. Bagaimana membuat ia kuat?