Kebijakan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Komprehensif bagi Remaja

    Kesehatan reproduksi adalah salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan remaja. Tingginya angka kasus kehamilan tidak diinginkan, aborsi, dan HIV pada remaja  menjadi beberapa contoh kasus yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Mudahnya akses informasi menjadi salah satu aspek yang mendukung remaja dalam mengakses informasi apapun. Keingintahuan remaja yang besar dan besarnya keinginan untuk mencoba hal baru juga menjadi salah satu bumerang bagi remaja dalam bertindak. Di samping itu, akibat mudahnya akses informasi dan kebebasan mengunggah informasi melalui media internet mengakibatkan kebenaran suatu informasi menjadi bias. Hal ini yang melatarbelakangi adanya kebijakan pendidikan kesehatan reproduksi secara komprehensif bagi remaja. Pengetahuan yang terbatas dan belum dapat dipastikan kebenarannya menjadi salah satu poin penting yang perlu dengan segera untuk dapat ditindaklanjuti agar angka kasus pada remaja dapat diturunkan secara perlahan. Dengan pengetahuan yang benar dan menyeluruh disertai keterampilan hidup, remaja akan semakin dapat mengantisipasi permasalahan terkait kesehatan reproduksi. Namun pendidikan kespro bagi remaja masih menjadi pro kontra di kalangan pembuat kebijakan. Berbagai pertimbangan disampaikan sehingga kebijakan ini masih menjadi wacana yang belum tereksekusi dalam pelaksanaannya. Berikut adalah contoh analisis stakeholder yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan kespro komprehensif bagi remaja.  

Tabel 1. Analisis Stakeholder Pro dan Kontra dalam Kebijakan Pendidikan Kespro bagi Remaja 

Tabel 2. Skor dalam Kebijakan Pendidikan Kespro secara Komprehensif bagi Remaja

Gambar 1. Dua Kubu Stakeholder dalam Kebijakan Pendidikan Kespro secara Komprehensif bagi Remaja

Tabel 3. Stakeholder yang Dipandang Bisa Diusulkan Menjadi Sasaran Advokasi yang Memperkuat Kubu Pendukung

Tabel di atas adalah beberapa stakeholder yang memiliki peran kuat dalam mewujudkan tujuan advokasi. Karena dalam menangani masalah remaja tidak dapat hanya mengandalkan satu belah pihak saja. Dibutuhkan kerjasama lintas sektor baik dengan sesama dinas maupun dengan meningkatkan partisipasi remaja itu sendiri dalam penyusunan program sehingga program yang diangkat dapat sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kebijakan pendidikan kespro yang komprehensif bagi remaja ini bukanlah suatu kebijakan yang akan mudah dilaksanakan sehingga diperlukan ketelatenan baik dalam segi advokasi maupun dalam pengawalan proses terbentuknya sampai dengan tahap implementasi dilaksanakan.

                                                    Oleh : Dini Indah Lestari – PPK

                                                                                                                             NIM  : 13/352785/PKU/13661