ANALISIS STAKEHOLDER "JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI KAB. SERUYAN KALIMANTAN TENGAH

Analisis Stakeholder

 Program Jaminan Persalinan (Jampersal) di Kab. Seruyan Prov. Kalimantan Tengah

Tabel 1:           Pendukung versus Penentang Kebijakan “Jaminan Persalinan (Jampersal)          

Stakeholder	Status	Penjelasan
1	2	3
Kemenkes	Pro	Program nasional dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan anak.
BKKBN	Kontra	Semakin murah biaya persalinan sehingga memberikan peluang kepada masyarakat untuk mempunyai anak lebih dari 2 orang.
Bupati	Netral	Tidak ada komentar karena program dan anggaran dari pusat.
DPRD	Netral	Tidak ada komentar karena tidak dipusingkan lagi dengan pengesahan anggaran kesehatan.
Dinas Kesehatan	Pro	Merupakan tujuan utama dalam penurunan angka kematian ibu dan anak sebagai indikator status kesehatan masyarkat.
Rumah Sakit	Kontra	Beban kerja semakin bertambah karena jumlah persalinan semakin banyak tetapi uang jasa semakin rendah/sedikit.
Badan Kepegawaian Daerah	Netral	Tidak mendapatkan apa-apa jika penempatan tenaga bidan dan dokter spesialis.
Puskesmas	Kontra	Beban kerja semakin bertambah dengan uang jasa yang sedikit.
Klinik Bersalin	Kontra	Biaya persalinan semakin murah sehingga penurunan jumlah persalinan pada klinik.
Klinik perusahaan	Pro	Biaya persalinan yang murah sehingga beban biaya kesehatan bagi tenaga kerjanya semakin berkurang.
Bidan Desa	Kontra	Beban kerja bertambah, administrasi yang harus lengkap,pembayaran jasa persalinan yang lama dicairkan,sarana dan prasarana tidak mendukung di poskesdes/polindes.
Ibu Hamil	Pro	Biaya persalinan yang murah.
Dukun Beranak	Kontra	Pendapatan yang menurun karena pasien melahirkan di fasilitas kesehatan.
IBI	Netral	Tidak mendapatkan apa-apa.

Tabel 2: skor dalam Kebijakan“Jaminan Persalinan (Jampersal)

Stakeholder	Pro	Netral	Kontra
1	2	3	4
Kemenkes	4
BKKBN			3
Bupati		0
DPR	4
Dinas Kesehatan	4
Rumah Sakit			5
BKD		0
Puskesmas			5
Klinik Bersalin	3
Klinik Perusahaan	2
Bidan Desa			5
Ibu Hamil	1
Dukun Beranak	3
IBI		0

Tabel 3: Stakeholder yang dipandang bisa diusulkan menjadi sasaran advokasi dan bisa memperkuat kubu yang mendukung.

Stakeholder	Penekanan dalam Advokasi
1	2
Kemenkes	Advokasi yang dilakukan adalah mengusulkan anggaran untuk tunjangan jasa medis bidan, pelatihan kompetensi bidan dan pengadaan sarana dan prasarana kesehatan.
Dinas Kesehatan	Advokasi yang di lakukan adalah pelatihan untuk  peningkatan kompetensi bidan desa kesejahteraan/insentif, dan  pengadaan sarana prasarana kesehatan.
BKD	Advokasi kepada Kepala BKD untuk Pengadaan Sumberdaya Manusia dan penempatan secara merata (khususnya daerah Kab. Seruyan).
Bupati	Advokasi kepada bupati difokuskan pada peningkatan insentif tenaga kesehatan dengan  memperhatikan kinerja, lama mengabdi, prestasi dan status wilayah (terpencil, sangat terpencil).

Advokasi dilakukan untuk mencari dukungan dalam pelaksanaan program agar nantinya program tersebut berjalan dengan baik. Program Jaminan Persalinan merupakan program pemerintah untuk peningkatan kesehatan ibu dan anak. Akan tetapi pemerintah meluncurkan program tanpa menganalisis kebutuhan dan kemampuan sumberdaya yang ada di daerah. Pemerintah menyamaratakan antara Jawa dan Kalimantan mengenai sumberdaya dan sarana dan prasarana kesehatan. Kenyataan dilapangan sangat berbeda kesiapan pelaksanaan program jampersal di Jawa dan Kalimantan karena perbedaan sumberdaya dan sarana prasaran. Sehingga program ini belum berhasil secara maksimal sesuai dengan harapan yang dapat dilihat dari masih tingginya angka kematian ibu dan anak.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tugas Kuliah Politik dan Advokasi Kebijakan, oleh:

NAMA                   : A D E R I

NIM                       : 13/357946/PKU/14198

PEMINATAN       :PERILAKU dan PROMOSI  KESEHATAN