3/31/14

ANALISIS STAKEHOLDER: KEBIJAKAN PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK(KTR)

Tabel. 1 Pendukung dan penentang Kebijakan
STAKEHOLDER
STATUS
PENJELASAN
BUPATI
NETRAL
Tidak ada komentar karena banyak program lain yang harus diselesaiakan dan juga seorang perokok
KETUA DPRD
NETRAL
Merasa bukan prioritas utama
BIDANG PROMOSI DINKES
PRO
Yakin bahwa penyebab kematian dan kesakitan banyak disebabkan oleh rokok
KETUA-TP-PKK
PRO
sadar bahwa dalam satu keluarga bila ada yang merokok sangat merugikan  kesejahteraan keluarga
PENGURUS ALHIDAYAH
PRO
Sadar  bahwa merokok  tidak ada gunanya
PEMERHATI KES.ANTI ROKOK
PRO
Merasa dan sadar merokok berbahaya
PEGAWAI PEROKOK
KONTRA
Merokok sudah kebiasaan dan merasa sangat membantu dalam menyelesaikan  pekerjaan kantor
PENJUAL ROKOK
KONTRA
penghasilan mereka dari menjual rokok untuk menghidupi keluarga
DISTRIBUTOR ROKOK
KONTRA
secara ekonomi kehidupan mereka berasal dari penjualan rokok
GURU
PRO
perilaku merokok sangat mengganggu aktifitas pekerjaan kantor dan proses belajar mengajar
Tabel 2. Skor dalam Kebijakan Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
STAKEHOLDER
PRO
NETRAL
KONTRA
BUPATI
3
KETUA DPRD
3
BIDANG PROMOSI DINKES
2
KETUA-TP-PKK
2
PENGURUS ALHIDAYAH
3
PEMERHATI KES.ANTI ROKOK
3
PEGAWAI PEROKOK
3
PENJUAL ROKOK
1
DISTRIBUTOR ROKOK
1
GURU
3
Tabel 3: Stakeholder yang menjadi sasaran advokasi
STAKEHOLDER
PENEKANAN DALAM ADVOKASI
BUPATI
Sangat  berpengaruh  dalam membuat regulasi pembuatan KTR dan mempunyai  power dalam  memberikan panutan pada khalayak
KETUA DPRD
Pengaruhnya cukup kuat dalam hal  menentukan layal tidaknya sebuah regulasi diberlakukan
PENGURUS ALHIDAYAH
Sangat membantu dalam hal sosialisasi KTR pada masyarakat melalui organisasi keagamaannya dimana masyarakat lebih mepercayai mereka
PEMERHATI KES.ANTI ROKOK
Kelompok pendukung ynag sangat membantu dalam hal penguatan pemberian informasi kepada khalayak  dan lebih dipercaya dibanding orang kesehatan
PEGAWAI PEROKOK
Akan menjadi sasaran utama  informasi  pelaksanaan  KTR
GURU
Sangat membantu dalam sosialisasi pada siswa disekolah sehingga dapat memberikan daya ungkit pelaksanaan KTR dilingkungan sekolah.
SUDARMI  POPA_13/357854/PKU/14193

No comments:

Post a Comment